IPS 8 _1 BAB 1. B. Interaksi Antarnegara-negara ASEAN

 B. Interaksi Antarnegara-negara ASEAN

1. Pengertian, Faktor Pendorong, dan Penghambat Kerja Sama

Kalian tentunya tahu mengenai kegiatan SEA Games yang diadakan setiap dua

tahun sekali. Apakah latar belakang dan tujuan diadakannya SEA Games? Apakah

terdapat bentuk kerja sama dalam pelaksanaannya?

Hubungan antarnegara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya

berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota.

Kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya menuntut suatu negara

untuk berperan aktif dengan melakukan kerja sama antarnegara ataupun dengan

dunia internasional. Organisasi internasional kemudian dibentuk guna mengatasi dan

meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antarnegara dalam

berbagai bidang. Contohnya, Association of South East Asian Nation (ASEAN) yang

merupakan salah satu organisasi internasional yang bersifat kawasan atau region.

Dapat disimpulkan bahwa kerja sama adalah menjalin hubungan antara dua negara

atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan.

Terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam kerja sama sebagai berikut. a. Faktor pendorong

Setidaknya ada dua faktor pendorong terbentuknya kerja sama, yaitu didasari

kesamaan ataupun perbedaan potensi alam yang dimiliki oleh suatu negara.

1) Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam

Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong

terbentuknya kerja sama antarnegara. Sebagai contoh, beberapa negara penghasil

minyak bumi membentuk suatu kerja sama yang diberi nama OPEC (Organization

of Petroleum Exporting Countries). Perbedaan sumber daya pangan di setiap

negara ASEAN juga melahirkan kerja sama. Indonesia mengekspor hasil pertanian

ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk

memenuhi kebutuhannya.

2) Kesamaan dan perbedaan wilayah (kondisi geografis)

Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada

umumnya mengadakan kerja sama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara.

Contoh: negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerja

sama melalui organisasi ASEAN.

b. Faktor penghambat

Beberapa faktor penghambat kerja sama di kawasan ASEAN antara lain.

1) Perbedaan Ideologi

Faktanya, saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari

kerja sama antarnegara ASEAN.

2) Konflik dan peperangan

Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antara

negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerja sama.

3) Kebijakan protektif

Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi

kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak menerima

impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil

pertanian di dalam negerinya. Dampak kebijakan ini juga dapat mempengaruhi

hubungan antarnegara sehingga menghambat kerja sama yang harmonis.

4) Perbedaan kepentingan tiap-tiap negara

Kerja sama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia.

Akan tetapi, dalam kerja sama antarnegara tiap-tiap negara memiliki kepentingan

yang berbeda. Perbedaan ini dapat menghambat kerja sama yang harmonis.

2.Bentuk-Bentuk Kerja Sama (Sosial, Politik, Budaya, Pendidikan,

dan Perkembangannya)

Silahkan kalian baca dan pahami artikel di bawah ini terlebih dahulu!

Interaksi dan Kerja sama Antarnegara-negara ASEAN

Pada tahun 2003, Komite ASEAN untuk Penanganan Bencana (ASEAN

Committee on Disaster Management/ACDM) secara resmi dibentuk dengan

mandat mempersiapkan program kerja beserta prioritas kegiatan yang

kemudian dikenal sebagai Program Regional ASEAN untuk Penanganan

Bencana (ASEAN Regional Programme on Disaster Management/ARPDM).

ARPDM membuat kerangka kerja sama antarnegara ASEAN dan juga

dengan Mitra Wicara dan organisasi internasional untuk periode 2004–

2011. Rangkaian program terpadu ARPDM mencakup lima komponen inti

dan mencakup lebih dari 29 kelompok kegiatan. Kelima komponen inti

dimaksud adalah:

1. Pembentukan Kerangka Penanganan Bencana Regional ASEAN;

2. Peningkatan Kapasitas;

3. Pertukaran Informasi dan Sumber Daya;

4. Peningkatan Kolaborasi dan Penguatan Kemitraan;

5. Peningkatan Pengetahuan, Kesadaran, dan Advokasi Publik.

Kejadian tsunami telah mendorong negara-negara anggota ASEAN

untuk menata kembali dan memperkuat kerja samanya di bidang

penanganan bencana. Masalah penanganan bencana tidak dapat lagi hanya

dilakukan di tingkat sektoral tetapi harus melibatkan seluruh sektor terkait.

Tidak hanya di tingkat nasional tapi juga regional, bahkan melalui kerja

sama internasional bila memang diperlukan. Dalam kaitan ini, pemerintah

Indonesia telah mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan Pertemuan

Khusus Para Pemimpin ASEAN pasca gempa dan Tsunami (KTT Tsunami)

di Jakarta pada tanggal 6 Januari 2005. KTT Tsunami antara lain telah

menghasilkan pernyataan bersama yang dikenal dengan nama Deklarasi

Jakarta, yaitu “Deklarasi tentang Aksi untuk Memperkuat Bantuan Darurat,

Rehabilitasi, Rekonstruksi, dan Pencegahan atas Dampak Bencana Gempa

Bumi dan Tsunami”.

Bagaimana pendapatmu tentang interaksi dan kerja sama antarnegara-negara

ASEAN dalam artikel tersebut?

Interaksi dan kerja sama antarnegara-negara ASEAN semakin berkembang seiring

dengan munculnya berbagai kebutuhan setiap negara anggota. Kebutuhan sosial,

politik, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan

aktif melakukan kerja sama antarnegara. Hal ini yang terkadang menimbulkan

permasalahan sebagai akibat dari keinginan masing-masing negara untuk mendapatkan

dan mewujudkan kepentingan nasionalnya. Organisasi internasional kemudian

dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari

interaksi antarnegara dalam berbagai bidang.

a. Bentuk Kerja Sama di Bidang Sosial dan Budaya

Kerja sama antarnegara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan

agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Setiap negara anggota ASEAN diminta

berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerja sama guna mendukung kesejahteraan

negaranya sendiri. Kerja sama dalam bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh

COSD (Committee on Social Development). Beberapa bentuk kerja sama di bidang

sosial negara-negara anggota ASEAN antara lain sebagai berikut.

1) bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan

berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran (upah)

yang wajar;

2) membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan;

3) menanggulangi masalah masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama

dengan badan badan internasional yang bersangkutan;

4) pengembangan sumber daya manusia;

5) peningkatan kesejahteraan;

6) program peningkatan kesehatan (makanan dan obat-obatan);

7) pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN;

8) penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN (ASEAN

Tourism Agreement (ATA)); serta

9) penyelenggaraan pesta olahraga dua tahun sekali melalui SEA-Games.

b. Bidang Kerja Sama di Bidang Politik dan Keamanan

Kerja sama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan

perdamaian antarnegara di ASEAN. Kerja sama ini menyepakati adanya ZOPFAN,

traktat persahabatan dan kerja sama (Treaty of Amity and Cooperation/TAC in

Southeast Asia), dan kawasan bebas senjata nuklir di Asia Tenggara (Treaty on

Southeast Asian Nuclear Weapon-Free Zone/SEANWF). Selain itu, kerja sama dalam bidang politik, menciptakan ASEAN Regional Forum (ARF) untuk membahas kasuskasus

terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Beberapa contoh nyata kerja sama

politik dan keamanan adalah:

1) Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana (Treaty on Mutual

Assistance in Criminal Matters/MLAT).

2) Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme (ASEAN Convention on

Counter Terrorism/ACCT).

3) Pertemuan para Menteri Pertahanan (Defence Ministers Meeting/ADMM) yang

bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog

serta kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.

4) Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan.

5) Kerja sama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan

terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang penyelundupan dan

perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan

kejahatan ekonomi internasional.

6) Kerja sama di bidang hukum, bidang migrasi dan kekonsuleran, serta kelembagaan

antarparlemen.

c. Bentuk Kerja Sama di Bidang Pendidikan

Kerja sama bilateral maupun multirateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh

negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan

di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Contoh bentuk kerja

sama negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan:

1) ASEAN Council of Teachers Convention (ACT) di Sanur, Denpasar, Sabtu

(8/12/2012), dengan tema ASEAN Community 2015: Teacher Professionalism

for Quality Education and Humanity. Pada pertemuan ini hadir organisasi guru

dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand,

Vietnam, serta Korea Selatan.

2) Penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya, Singapura memberikan beasiswa

latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja

industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Contoh lain: Indonesia memberikan

beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni kepada pelajar negaranegara

anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang.

3) Negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai

universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan

oleh ASEAN-Japan Scholarship Fund (Dana Beasiswa ASEAN-Jepang).

4) Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia

Tenggara. Contoh: Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional

(OSN) 2015.

3. Pengaruh Kerja Sama Bidang Ekonomi, Sosial, Politik, Budaya

dan Pendidikan terhadap Kehidupan di ASEAN

a. Pengaruh Perubahan Ruang dan Interaksi Antarruang terhadap

Keberlangsungan Kehidupan Ekonomi di Negara-Negara ASEAN

Para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan

Asia Tenggara pada akhir 2015. Kesepakatan ini dilakukan agar daya saing ASEAN

meningkat serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing.

Penanaman modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk memperluas lapangan

pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pasar tunggal ini disebut dengan istilah

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Secara bertahap, MEA membuka peluang

satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota

ASEAN. Selain itu, akan dibentuk pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, ahli

keteknikan, guru, akuntan, dan lain-lain. Bentuk interaksi ini akan membuka peluang

tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia yang

tertutup atau kekurangan sumber daya manusianya.

Kondisi tersebut menuntut semua penduduk di Asia Tengara dapat bersaing

untuk menjadi tenaga kerja di negara-negara ASEAN. MEA membuka pasar dan

lapangan kerja yang semakin bersaing sehingga berpengaruh terhadap penyiapan

sumber daya manusia. Pendidikan yang berkualitas menjadi modal persaingan

dalam menghasilkan lulusan yang mempunyai pengetahuan, sikap, dan keterampilan

yang terbuka berpikiran global. Kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan

konsumsi semakin luas dan bersaing bebas antarnegara ASEAN.

b. Pengaruh Perubahan Ruang dan Interaksi Antarruang terhadap

Keberlangsungan Kehidupan Sosial di Negara-Negara ASEAN

Kehidupan sosial sangatlah dinamis. Kondisi dan status sosial masyarakat

Asia Tenggara yang berbeda dan hidup berdampingan terkadang memunculkan

pertentangan karena perbedaan kepentingan. Masalah-masalah kemanusiaan banyak

terjadi akibat interaksi sosial yang masih dipengaruhi sekat-sekat kepentingan.

Pada Tahun 2015, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara

tetangga, yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu.

Pengungsi ini kemudian dikenal sebagai manusia perahu. ASEAN mengimbau negara-negara anggotanya agar menerima untuk sementara

para manusia perahu itu atas pertimbangan kemanusiaan. Migrasi ini berpengaruh

terhadap dinamika jumlah kependudukan suatu negara baik bagi yang mengungsi

ataupun negara tujuan pengungsian. Selain itu, menimbulkan interaksi sosial, seperti

simpati dan empati antarpengungsi dan penduduk setempat daerah pengungsian.

c. Pengaruh Perubahan Ruang dan Interaksi Antarruang terhadap

Keberlangsungan Kehidupan Budaya di Negara-Negara ASEAN

Kebudayaan adalah salah satu di antara 3 (tiga) pilar utama ASEAN dalam proses

mengarah ke tujuan membangun komunitas pada tahun 2015. Konferensi ke-6

Menteri Kebudayaan dan Kesenian ASEAN di Kota Hue, Vietnam dengan tema

“Meningkatkan peranan kebudayaan terhadap perkembangan yang berkesinambungan

dari komunitas ASEAN” tanggal 19-20 April 2014, menegaskan tekad semua negara

ASEAN tentang satu komunitas bersama, visi bersama, dan jati diri bersama.

Seiring dengan perjalanan selama 47 tahun, kerja sama budaya ASEAN telah

mengalami perkembangan dan perubahan, yang menonjolkan kebudayaan sebagai

faktor yang penting bagi pembangunan komunitas ASEAN secara berkesinambungan.

Banyak kegiatan hingga saat ini telah atau sedang dilaksanakan, misalnya membangun

Kota Budaya ASEAN, Perkemahan Pemuda ASEAN, dan Jaringan Kota Kuno

ASEAN. Beberapa aktivitas lain yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan

komitmen kebudayaan ASEAN antara lain sebagai berikut.

1) Festival Budaya ASEAN (FBA)

Festival Budaya ASEAN 2013 digelar di Kota Purwakarta, Jawa Barat,

tanggal 29 Juni 2013. Kegiatan itu diikuti sembilan negara, yaitu Malaysia,

Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam dan tuan

rumah Indonesia. Festival ini merupakan ajang memperkenalkan kebudayaan

Kota dan Kabupaten Purwakarta ke masyarakat ASEAN, juga merupakan ajang

mempertautkan dan memperkenalkan kebudayaan sesama negara ASEAN. Bagi

Indonesia, kegiatan ini merupakan salah satu cara memperoleh devisa dari sektor

pariwisata.

2) Perkemahan Budaya Serumpun ASEAN

Perkemahan budaya serumpun adalah kegiatan perkemahan budaya negaranegara

ASEAN yang diprakarsai tiga negara, yaitu Indonesia–Malaysia–Brunei

Darussalam. Kegiatan ini bertujuan menanamkan dan meningkatkan pemahaman

penghayatan nilai-nilai budaya bangsa serumpun demi menciptakan ketahanan

budaya. Perkemahan ini diarahkan pada pembinaan mental dan spiritual,

wawasan kebangsaan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, persaudaraan dan

persahabatan, peningkatan keterampilan, dan olahraga, serta kepedulian terhadap

masyarakat.

Kegiatan ini sudah beberapa kali berlangsung: tahun 2010 di Sambas, tahun

2012 di Makassar, dan yang akan datang pada tahun 2017 di Kabupaten Siak.

Kegiatan ini turut mendukung kelestarian dan peningkatan silaturahmi Bangsa

Serumpun Indonesia – Malaysia – Brunei Darussalam. Selain itu, turut serta

mewariskan dan menanamkan nilai-nilai budaya luhur kepada genersai muda

Indonesia – Malaysia – Brunei Darussalam, serta memperkuat komitmen terhadap

suksesnya pendidikan, mendukung program kepariwisataan, khususnya dengan

memperkenalkan budaya daerah sebagai daerah tujuan wisata terpilih dan spesifik.

3) Industri Musik

Musik merupakan salah satu hasil dari budaya. Saat ini, musik sudah menjadi

salah satu cabang industri yang dapat dinikmati oleh siapa pun dan di manapun. Di

Asia Tenggara, jenis musiknya beragam. Di Indonesia, salah satu musik khasnya

adalah musik dangdut. Perkembangan industri musik sangat maju. Konser, festival

musik, dan berbagai even lainnya menunjukkan hal tersebut.

d. Pengaruh Perubahan Ruang dan Interaksi Antarruang terhadap

Keberlangsungan Kehidupan Politik di Negara-Negara ASEAN

Perubahan dan interaksi antarruang juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan

politik baik antarnegara maupun antarmasyarakat di Asia Tenggara. Beberapa kasus

yang menjadi sorotan antara lain:

1) Sengketa Perbatasan Wilayah

Masalah perbatasan wilayah telah menjadi persoalan di beberapa negara

ASEAN, seperti kasus Pulau Natuna, kasus Sipadan dan Ligitan, kasus Kepulauan

Spratly, dan Kuil Preah Vihear, dan Pulau Pedra Branca.

Kasus Natuna diawali klaim sepihak oleh Tiongkok tahun 2009 melalui

gambar sembilan titik yang ditarik dari Kepulauan Spratly di tengah Laut

Tiongkok Selatan, dan dengan cara itu mengklaim Pulau Natuna sebagai wilayah

Zona Ekonomi Eksklusifnya. Pengaruh perubahan kebijakan Tiongkok tersebut

diprotes pemerintah Indonesia melalui Komisi Landas Kontinen PBB. Sampai saat

ini, PBB belum memprotes tersebut. Tiongkok juga tidak pernah menyinggung isu itu, sehingga hubungan Beijing-Jakarta relatif tenang. Untuk mencegah agar

potensi konflik tidak meluas, lebih dari 20 ribu personil TNI dikerahkan untuk

menjaga perairan Natuna, yang diperkirakan mengandung cadangan gas terbesar

di Asia.

Pulau Sipadan dan Ligitan yang seharusnya milik Indonesia diklaim oleh

Malaysia. Mahkamah Internasional mengabulkan klaim Malaysia tersebut.

Pengaruh putusan Mahkamah Internasional menjadi pelajaran agar Indonesia

lebih tertib dan tegas lagi dalam melakukan inventarisasi batas wilayah, terutama

di pulau-pulau terluar.

Saat ini, Kepulauan Spratly masih menjadi objek sengketa negara Vietnam,

Filipina, dan Tiongkok. Thailand dan Kamboja juga bersengketa terkait batas

wilayah di Kuil Preah Vihear. Kasus Pulau Pedra Branca diklaim Malaysia,

tetapi akhirnya kepemilikannya jatuh kepada Singapura. Sengketa perebutan

wilayah yang mengklaim atau mengakui kepemilikan suatu wilayah tersebut

terkadang menimbulkan konflik antarnegara, sehingga perbatasan wilayah sangat

sensitif apabila terjadi sengketa. Negara-negara yang bersengketa tersebut terus

mengupayakan penyelesaian melalui cara diplomasi.

2) Pekerja Migran

Pesatnya laju globalisasi meningkatkan jumlah pekerja migran dari berbagai

negara. Banyaknya pekerja migran ini memerlukan aturan perlindungan hak dan

kewajiban yang selayaknya disepakati oleh negara-negara asal dan negara-negara

tujuan. Beberapa kasus pekerja migran yang menjadi perhatian negara-negara

ASEAN antara lain kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah dan perdagangan

pekerja rumah tangga migran.

Bagi ASEAN, kasus tersebut menjadi perhatian tersendiri. Beberapa negara

ASEAN menawarkan untuk menyusun peraturan terkait sistem rekrutmen,

penempatan kerja, dan besaran upah yang diberikan.

• Penguatan kerangka kebijakan regional bagi perlindungan pekerja migran:

Fokusnya adalah bantuan teknis kepada Kelompok Kerja ASEAN tentang Pekerja

Migran, yang terdiri dari serikat pekerja, organisasi nonpemerintah, organisasi

pekerja migran dan akademisi, untuk melakukan advokasi, lobi, menyusun

rancangan dan menyelenggarakan konsultasi regional dan nasional mengenai

Deklarasi ASEAN dan suatu Instrumen ASEAN yang bersifat mengikat bagi

Perlindungan Tenaga Kerja Migran, sebagaimana ditetapkan dalam mandat

Rencana Aksi Vientiane ASEAN.

• Penguatan Aliansi Regional bagi Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Migran)

(ADWA): Fokusnya adalah mendukung jejaring nasional pekerja migran dan

pekerja rumah tangga migran dalam membentuk Aliansi Pekerja Rumah Tangga

Asia di tingkat regional (Asian Domestic Workers Alliance/ADWA) untuk

mengadvokasi kesetaraan hak asasi manusia dan perlindungan ketenagakerjaan

bagi pekerja rumah tangga di Asia.

e. Pengaruh Perubahan Ruang dan Interaksi Antarruang terhadap

Keberlangsungan Kehidupan Pendidikan di Asia Tenggara

Ketimpangan mutu pendidikan antarnegara anggota ASEAN menjadi salah

satu kendala terbesar ASEAN. Dari 10 negara ASEAN, terdapat 7.446 perguruan

tinggi dengan mutu pendidikan yang berbeda-beda. Hal tersebut menjadi tantangan

tersendiri ASEAN dalam bidang pendidikan.

Kualitas pendidikan dan lulusan yang kompeten mengubah paradigma pendidikan

di setiap negara. Objek pelajaran, metode pembelajaran, dan guru yang kompeten

menjadikan masyarakat negara-negara ASEAN terutama pelajar akan mengakses

informasi dan belajar untuk meningkatkan pendidikannya.

Secara khusus menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, pemerintah Indonesia

berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan melakukan reformasi

menyeluruh dalam sistem pendidikan. Contohnya, meningkatkan mutu pendidik baik

bagi dosen atau guru melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan,

peningkatan gaji dan kesejahteraan pendidik, serta rekrutmen pendidik yang

profesional.

4. Upaya-upaya Meningkatkan Kerja Sama di Antara Negara-

Negara ASEAN

Upaya meningkatkan kerja sama antarnegara-negara ASEAN yang telah terbangun

melalui Tiga Pilar ASEAN dalam rangka pembentukan Masyarakat ASEAN tahun

2015 terus ditingkatkan. Tiga pilar tersebut yaitu kerja sama dalam bidang politikkeamanan,

ekonomi, dan sosial budaya.

Peningkatkan kerja sama tersebut memerlukan dorongan antara lain kekompakan,

konsistensi, keterbukaan, rasa “ke-kekita-an” (we feeling), saling menghormati

dan kesetiakawanan sosial (a caring and sharing community), serta dinamis dalam

menjalani kerja sama. Kerja sama yang dibangun harus berfokus pada masyarakat

(people-centered approach) dalam berbagai sektor (multisektor). Dalam pilar sosial

budaya, masyarakat ASEAN akan bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di

bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam memperkuat daya saing kawasan, ASEAN berkomitmen meningkatkan

kualitas sumber daya manusia dan kualitas lingkungan hidup. ASEAN membuka

akses yang seluas-luasnya bagi seluruh penduduk di negara-negara anggotanya di

berbagai bidang, seperti di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan

teknologi, kesehatan, serta lingkungan hidup.

Dalam bidang politik dan keamanan, ASEAN terus berupaya meningkatkan

kualitas pelayanan publik melalui peningkatan kemampuan pemerintahan dan

pelibatan masyarakat madani (civil society) dalam pengambilan keputusan.

Masyarakat ASEAN dapat lebih mengenali keragaman budaya negara anggota, saling

menghargai identitas nasional masing-masing, serta mewariskan sebuah kawasan

Asia Tenggara yang aman, damai, dan makmur kepada generasi penerus.

Pertemuan ke-1 ASEAN Ministerial Meeting on Women di Vientiane, Laos, 16-

19 Oktober 2012 telah mengadopsi Vientiane Declaration on Enhancing Gender

Perspective and ASEAN Women’s Partnership for Environmental Sustainability

Deklarasi tersebut merupakan komitmen ASEAN untuk meningkatkan:

a. Pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam bidang lingkungan;

b. Akses, kepemilikan, dan kontrol terhadap sumber daya; dan

c. Pembuatan kebijakan, strategi, dan program mengenai lingkungan berkelanjutan

untuk perempuan terutama yang berasal dari kelompok rentan. Selanjutnya, AMMW

menugaskan ASEAN Commission on Women (ACW) untuk mengimplementasikan

deklarasi tersebut melalui kolaborasi dan koordinasi dengan badan sektoral terkait,

seperti ASEAN Senior Officials Meeting on Environment (ASOEN) dan ASEAN

Committee on Disaster Management (ACDM).

Dengan berperan dalam kerja sama ASEAN, Indonesia selayaknya dapat

meningkatkan daya tawarnya. Dalam pilar politik dan keamanan, secara historis

Indonesia adalah pendiri ASEAN sehingga secara politis mempunyai pengaruh yang

kuat. Selain itu, militer Indonesia diyakini masih yang terkuat di ASEAN. Pilar

sosial budaya menempatkan Indonesia sebagai negara dengan sumber daya manusia

yang banyak dengan usia produktif yang meningkat. Secara kultural, Indonesia

memiliki kebudayaan yang paling banyak dan beragam di antara negara-negara

ASEAN sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Pada pilar ketiga, yaitu ekonomi,

pertumbuhan Indonesia masih yang tertinggi dan produk kreatif yang dihasilkan

memiliki daya saing yang cukup bagus. Dalam pilar ekonomi ini, koperasi dapat

dijadikan suatu program yang menarik karena sektor menengah ke bawah adalah

salah satu komponen penunjang ekonomi.

Kalian sebagai penerus bangsa harus melangkah lebih jauh lagi dengan pembenahan

tiap-tiap lini pilar. Pembenahan itu meliputi pembenahan struktur politik, kekuatan

penegak hukum dan militer, penyatuan visi dan semangat kultural, pembenahan

kesejahteraan sosial, dan juga penguatan ekonomi dan daya saing produk kita.