DRcjg - IPS 8.2 _4 - bagian B

4.B. Kondisi Masyarakat Indonesia pada Masa Penjajahan

B.1. Monopoli

1.      Pada awalnya, VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang. Tapi, dalam perkembangannya menjadi penguasaan pasar (monopoli). VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Akhirnya, VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan, tetapi juga menguasai politik atau pemerintahan.

2.      Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah politik adu domba (Devide et Impera).

3.      VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad XVIII. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC. Akhirnya, pada 31 Desember 1799, VOC dibubarkan. Mulai tanggal 1 Januari 1800, Indonesia menjadi jajahan Pemerintah Belanda (masa Pemerintahan Hindia Belanda).

B.2. Kerja Paksa

1.      Kerja paksa (Kerja Rodi) pada masa pemerintah Belanda banyak ditemukan di berbagai tempat. Banyak penduduk yang dipaksa menjadi budak dan dipekerjakan di berbagai pembuatan jalan, perusahaan tambang ataupun perkebunan.

2.      Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang memerintah tahun 1808-1811, melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Salah satu kebijakan yang terkenal dan buktinya dapat disaksikan hingga masa sekarang adalah pembangunan jalan Anyer-Panarukan (Jalan Raya Pos).

B.3. Sewa Tanah

1.      Salah satu kebijakan terkenal pada Masa Pemerintahan Thomas Stamfort Raffles (Inggris) adalah sistem Sewa Tanah.

2.      Sistem Sewa Tanah lebih ringan dari sistem Tanam Paksa, tetapi tetap memberatkan rakyat. Sistem sewa tanah menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut adalah milik rakyat. Hasil sewa tanah juga tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hasil sewa tanah tersebut sebagian besar digunakan untuk kepentingan penjajah.

B.4. Tanam Paksa

1.      Pada tahun 1830, Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-43 Johannes Van Den Bosch (Belanda) menerapkan sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel). Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825-1830) dan Perang Belgia (1830-1831).

2.      Ketentuan kebijakan Tanam Paksa yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda sangat memberatkan masyarakat Indonesia. Apalagi, pelaksanaannya penuh dengan penyelewengan sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia.

B.5. Perlawananan terhadap Kolonialisme dan Imperialisme

a). Perlawanan terhadap Persekutuan Dagang

1.      Sultan Baabullah (Kesultanan Ternate) berhasil mengusir Portugis dari ternate dan Tidore pada tahun 1575.

2.      Sultan Iskandar Muda (Kesultanan Aceh) juga melakukan perlawanan terhadap Portugis di bumi Aceh.

3.      Sultan Hasanuddin (Kerajaan Gowa di Makassar)

4.      Sultan Agung (Kerajaan Mataram)

b). Perlawanan terhadap Hindia Belanda

1.      Pattimura dan Chrsitina Martha Tiahahu di Maluku

2.      Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat

3.      Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah

4.      Teuku Umar dan Cut Nyak Dien di Aceh

5.      Sisingamangaraja XII di Tapanuli

6.      Pangeran Antasari di Banjar Kalimantan

7.      Raja Buleleng di Pulau Bali

Copas dari : https://yudhantaragi.wordpress.com/2020/02/15/https-yudhantaragi-wordpress-com-rangkuman-materi-ips-smp-kelas-viii-bab-4/2/